Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setahun Perang Ukraina, Pengucilan dan Sanksi-sanksi Belum Goyahkan Rusia

Reporter

Editor

Ida Rosdalina

image-gnews
Orang-orang berjalan melintasi Lapangan Merah dekat Katedral St. Basil dan Menara Spasskaya Kremlin di Moskow tengah, Rusia. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Orang-orang berjalan melintasi Lapangan Merah dekat Katedral St. Basil dan Menara Spasskaya Kremlin di Moskow tengah, Rusia. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSetahun perang Ukraina, belum ada tanda-tanda akhir pertempuran. Ukraina yang kini dilihat Rusia tidak sama dengan Ukraina di hari pertama mereka menginvasi, 24 Februari 2022. Saat ini, Ukraina ditemani dan didukung penuh oleh kekuatan-kekuatan Barat dan sekutunya. Berbagai bantuan datang untuk mencoba menegakkan kembali Ukraina yang compang-camping digempur Rusia, mulai dari sanksi-sanksi ekonomi dan pengucilan politik untuk menekan lawan hingga janji-janji persenjataan, seperti tank-tank tempur canggih.

Sebaliknya, Rusia kini babak belur dihujani sanksi-sanksi dan pengucilan-pengucilan dari Barat dan sisa dunia. Meski pasukannya sudah tidak segagah di awal invasi, Presiden Rusia Vladimir Putin masih gigih membela perangnya di Ukraina sebagai pertempuran eksistensial untuk kelangsungan hidup Rusia. Putin semakin menampilkan perang sebagai momen penentu dalam sejarah Rusia, dan mengatakan bahwa dia yakin masa depan Rusia dan rakyatnya berada dalam bahaya.

Putin masih bisa berdiri tegar karena ternyata sanksi-sanksi Barat sejak awal invasi hingga kini belum membuatnya goyah. Beberapa pekan sebelum Rusia menginvasi Ukraina setahun lalu, Presiden Joe Biden berusaha mencegahnya dengan memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang "konsekuensi ekonomi yang belum pernah dilihatnya".

Namun, sejauh apa pengucilan dan sanksi-sanksi ekonomi ke Rusia berdampak pada masa depan perang Ukraina?

Sejarah Buruk Sanksi

Ketika Kremlin memulai serangannya, Amerika Serikat dan lusinan sekutunya telah siap melepaskan serangkaian sanksi dan pembatasan perdagangan yang ditujukan untuk melumpuhkan keuangan Rusia, mengisolasi ekonominya, dan membuat para elite yang berpihak pada Putin menjadi paria.

Dampak awal dari sanksi tampak mematikan, menyebabkan rubel ambruk, sistem perbankan bergetar dan perusahaan di seluruh dunia berhenti mengekspor barang-barang penting ke Rusia.

Setahun kemudian, Time menulis Rusia mungkin menjadi negara yang menerima sanksi ekonomi terbanyak di dunia, selain Iran. Lebih dari 11.000 pembatasan baru telah diterapkan pada individu, perusahaan, produk, dan teknologi Rusia. Meskipun banyak pembatasan semacam itu sangat mengesankan, "sanksi dari neraka" sejauh ini belum memberikan sebanyak yang diharapkan. Sepanjang 2022, ekonomi Rusia secara umum menentang ramalan kiamat.

Rusia tetap lebih tangguh dari yang diperkirakan banyak orang, berkat ekspor minyak dan gasnya, manuver cekatan oleh bank sentralnya dan rebound baru-baru ini dalam perdagangan dengan China, India dan lainnya yang memungkinkan beberapa teknologi terlarang menyelinap masuk. Sanksi Barat memang sangat melukai ekonomi dan militer Rusia dan menyebabkan gesekan di antara para elite—tetapi tidak cukup untuk mengubah perilaku Putin dan mengakhiri perang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ajudan Klaim Pembicaraan Vladimir Putin dan Xi Jinping Sangat Sukses

13 jam lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping menghadiri upacara minum teh di taman Zhongnanhai Beijing, Cina 16 Mei 2024. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
Ajudan Klaim Pembicaraan Vladimir Putin dan Xi Jinping Sangat Sukses

Seorang ajudan dari Pemerintah Rusia mengklaim Vladimir Putin dan Xi Jinping bertemu dalam "suasana hati yang sedang baik" di Beijing.


Adik Kim Jong Un Pastikan Tak ada Transfer Senjata dengan Rusia

2 hari lalu

Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, tiba di Kosmodrom Vostochny sebelum pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, di wilayah timur jauh Amur, Rusia, 13 September 2023. Sputnik/ Vladimir Smirnov/Pool melalui REUTERS/File Foto
Adik Kim Jong Un Pastikan Tak ada Transfer Senjata dengan Rusia

Kim Yo Jong adik Kim Jong Un menyangkal tuduhan Amerika Serikat dan Korea Selatan kalau senjata Korea Utara digunakan dalam perang Ukraina


Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

2 hari lalu

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour berpidato di depan para delegasi di Majelis Umum PBB sebelum melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang akan mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB, di New York City, AS, 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

Mulai dari Indonesia hingga Afrika Selatan, berikut ini adalah negara yang mendukung Palestina melawan agresi Israel


Vladimir Putin Akui Dapat Dukungan Beijing untuk Akhiri Perang Ukraina dengan Damai

4 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping menghadiri pertemuan di Kremlin di Moskow, Rusia, 20 Maret 2023. Putin mengatakan kepada Xi dalam pertemuannya bahwa dia telah melihat proposal Cina tentang bagaimana menyelesaikan konflik di Ukrain. Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS
Vladimir Putin Akui Dapat Dukungan Beijing untuk Akhiri Perang Ukraina dengan Damai

Vladimir Putin mendapat dukungan dari Beijing agar bisa menyelesaikan krisis Ukraina dengan damai.


Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

4 hari lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Ketum Solmet) Silfester Matutina (kiri) dengan Presiden Jokowi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?


Gilad Erdan Dubes Israel Sobek Salinan Piagam PBB Usai Voting Status Palestina, Ini Profilnya

5 hari lalu

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menghancurkan selembar kertas dengan judul Piagam PBB dengan mesin saat ia berpidato di depan para delegasi di Majelis Umum PBB sebelum memberikan suara pada rancangan resolusi yang akan mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota. anggota penuh PBB, di New York City, AS 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Gilad Erdan Dubes Israel Sobek Salinan Piagam PBB Usai Voting Status Palestina, Ini Profilnya

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan merobek salinan Piagam PBB, memprotes pemungutan suara resolusi yang mendukung keanggotaan penuh Palestina.


Alasan 9 Negara Ini Menolak Palestina Jadi Anggota Penuh PBB, Termasuk Argentina dan Papua Nugini

5 hari lalu

Sebuah layar memperlihatkan hasil pemungutan suara selama pemungutan suara Majelis Umum PBB mengenai rancangan resolusi yang mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB, di New York City, AS, 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Alasan 9 Negara Ini Menolak Palestina Jadi Anggota Penuh PBB, Termasuk Argentina dan Papua Nugini

Sebanyak 143 negara mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB, 9 negara menolak dan 25 negara lain abstain. Apa alasan mereka menolak?


Korea Utara Dukung Resolusi PBB untuk Keanggotaan Palestina

6 hari lalu

Para delegasi bereaksi terhadap hasil pemungutan suara selama pemungutan suara Majelis Umum PBB mengenai rancangan resolusi yang mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB, di New York City, AS, 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Korea Utara Dukung Resolusi PBB untuk Keanggotaan Palestina

Korea Utara pada Ahad mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan "hak dan keistimewaan" kepada Palestina


7 Momen Langka Sidang Majelis Umum PBB Sepanjang Masa: Terbaru Dubes Israel Hancurkan Piagam PBB

6 hari lalu

Presiden Kuba Fidel Castro berpidato panjang di hadapan Majelis Umum PBB, di New York, pada 12 Oktober 1979. Fidel Castro meninggal dalam usia 90 tahun, pada 25 November 2016. AP/Marty Lederhandler
7 Momen Langka Sidang Majelis Umum PBB Sepanjang Masa: Terbaru Dubes Israel Hancurkan Piagam PBB

Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan mengeluarkan mesin penghancur kertas di podium Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat, 10 Mei 2024.


Hak Veto, Dimiliki Anggota Tetap DK PBB, Bisa Gagalkan Keanggotaan Negara Palestina dari Majelis Umum PBB

6 hari lalu

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour memberi isyarat kepada para delegasi setelah berpidato di depan mereka di Majelis Umum PBB sebelum melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB, di New York City, AS, 10 Mei 2024 .REUTERS/Eduardo Munoz
Hak Veto, Dimiliki Anggota Tetap DK PBB, Bisa Gagalkan Keanggotaan Negara Palestina dari Majelis Umum PBB

Hak veto diberikan sebagai apresiasi terhadap jasa dari 5 negara dalam memprakarsai berdirinya PBB. Apakah bisa gagalkan resolusi Majelis Umum PBB.